Masih Bingung Mau Mendirikan CV Untuk Bisnis Kamu? Sini Mampir Dulu!

Kamu baru merintis bisnis dan ingin agar bisnismu legal secara hukum juga dapat berjalan profesional? CV (Commanditaire Vennootschap) solusinya!

Berbeda dengan PT (Perseroan Terbatas) yang merupakan badan usaha berbentuk hukum dan diatur dalam undang-undang, CV atau persekutuan komanditer tidak memiliki regulasi yang mengatur. Badan usaha warisan kolonial Belanda ini lebih sering dipilih oleh pengusaha yang baru merintis bisnisnya karena prosesnya yang lebih mudah.

Hmm, apanya yang lebih mudah?

Jika sebelumnya sebanyak 25 persen dari keseluruhan modal awal harus disetorkan secara penuh untuk mendirikan CV, ada beberapa penyesuaian sejak ditetapkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru, salah satunya dengan dihapuskannya batasan modal untuk mendirikan CV. 

Wow, kabar baik buat anak-anak kuliahan dengan modal terbatas, nih!

Untuk mendirikan CV, diperlukan minimal 2 orang dan bukan merupakan pasangan suami-istri yang sah. Kepengurusannya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif. Sekutu Pasif hanya berperan sebagai pengucur dana dan memercayakan pengelolaannya kepada Sekutu Aktif.

Pendirian CV cukup didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Kemenkumham. Inilah yang menyebabkan biaya pendirian CV lebih murah.

Lalu, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk mendirikan CV? 

  • Copy atau scan E-KTP, KK, dan NPWP Sekutu Aktif dan Pasif;
  • Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha;
  • Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung/ruko;
  • Copy PBB (Pajak Bumi Bangunan) & bukti bayar PBB tahun tempat usaha;
  • Foto kantor tampak dalam dan luar;
  • Kantor berada di Zonasi Perkantoran/Zonasi Komersial/Zonasi Campuran.

Nah, setelah melengkapi dokumen-dokumen di atas, langkah selanjutnya adalah dengan membuat Draft Akta. Notaris akan memasukkan data-data perusahaan ke dalam draft tersebut, seperti: nama CV, tempat dan kedudukan, maksud dan tujuan (bidang usaha), modal perusahaan dan kepemilikan modal, serta struktur kepengurusan perusahaan.

Setelah Draft Akta tersebut dianggap telah sesuai, barulah Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif akan diminta untuk tanda tangan di depan notaris sebelum didaftarkan ke Kemenkumham. Kamu juga akan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan setelah notaris mengajukannya ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di domisili kamu.

(Ssshhhtt.... setelah NPWP dan SKT perusahaan kamu keluar, KPP akan memeriksa riwayat tunggakan pajak Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif. Jadi, pastikan seluruh pihak tidak bermasalah dalam membayar pajak, ya!)

Oh ya, jangan lupa, kamu juga harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang akan sangat berguna untuk menggantikan TDP, API, NIK, dan RPTKA. Bagi yang masih bingung apa itu NIB, bisa klik di sini untuk cek artikel sebelumnya.

Sama seperti NIB, kamu juga perlu memiliki Izin Usaha yang bisa diurus melalui sistem OSS setelah NIB keluar. Izin Usaha ini dapat menggantikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang sebelumnya menjadi salah satu dokumen perizinan wajib suatu perusahaan. Bingung apa itu SIUP? Eits, berarti kamu melewatkan satu konten, nih. Klik di sini untuk tahu apa itu SIUP.

Hmm, kurang apa lagi, ya, kira-kira? Kalau masih bingung atau ada kendala, bisa banget kamu konsultasikan ke orang-orang yang paham atau ahli untuk urusan ini, ya!

Good luck, Preneurs!

 

​​​​Hana Sausan - Femalepreneur Indonesia

 

BY: Li Ling

Related News

Post Comments.

Login to Post a Comment

No comments yet, Be the first to comment.